Ukraina melarang Telegram bagi pejabat karena kekhawatiran mata-mata

Pendiri Telegram membantah telah membagikan data pengguna tetapi pejabat Ukraina menekankan perlunya keamanan nasional.
Ukraina telah melarang aplikasi pengiriman pesan Telegram untuk pejabat pemerintah dan pekerja penting karena kekhawatiran tentang spionase Rusia. Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional menerapkan pembatasan ini setelah Kyrylo Budanov, kepala badan intelijen militer, memberikan bukti yang menunjukkan bahwa layanan khusus Rusia dapat mengakses pesan Telegram, termasuk yang telah dihapus.
Larangan ini hanya berlaku untuk perangkat resmi, sehingga personel pemerintah dapat menggunakan telepon pribadi tanpa batasan. Meskipun berisiko, Telegram telah memainkan peran penting dalam komunikasi dan berbagi informasi sejak dimulainya perang pada Februari 2022, dengan sebagian besar penduduk Ukraina mengandalkan aplikasi tersebut untuk mendapatkan informasi terkini.
Pavel Durov , pendiri Telegram, telah membantah klaim bahwa platform tersebut membagikan data pengguna dengan negara mana pun, termasuk Rusia. Ia menekankan bahwa pesan yang dihapus akan dihapus secara permanen dan tidak dapat dipulihkan. Namun, pejabat keamanan Ukraina menegaskan bahwa implikasi keamanan nasional mengharuskan keputusan ini.
Presiden Volodymyr Zelenskiy dan sejumlah pejabat secara rutin menggunakan Telegram untuk mengomunikasikan informasi penting. Dengan sekitar 75% penduduk Ukraina menggunakan aplikasi tersebut, pembatasan tersebut menandai perubahan signifikan dalam pendekatan terhadap keamanan informasi di tengah konflik yang sedang berlangsung.