RAPBN 2025: Transisi dan pertumbuhan menjadi fokus Indonesia
Pemerintah Indonesia mengumumkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2025 melalui tradisi tahunan penyampaian nota keuangan pada hari Jumat.
RAPBN difokuskan pada dua tema utama, yakni transisi dan keberlanjutan. Tema-tema tersebut sejalan dengan agenda keberlanjutan yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pemerintahan Jokowi juga telah merancang RAPBN yang memfasilitasi transisi pemerintahan yang lebih lancar. Ia telah memperbolehkan pemerintahan yang baru untuk memasukkan program-program prioritasnya dalam rancangan anggaran negara.
Hal ini menandai adanya perubahan dari praktik-praktik sebelumnya, di mana pemerintahan yang sedang menjabat biasanya mengikutsertakan tim transisi penggantinya dalam penyusunan RAPBN.
Pertumbuhan di tengah stagnasi
Pemerintahan Jokowi telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen untuk tahun depan, sedikit lebih tinggi dari proyeksi tahun berjalan sebesar 5,1 persen di tengah kekhawatiran stagnasi ekonomi global.
Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,2 persen pada 2024 dan 2025, sama dengan proyeksi pada 2023.
Dalam pidato penyampaian RAPBN dan Nota Keuangan 2025 di Sidang Paripurna DPR, Jokowi mengatakan permintaan domestik menjadi andalan negara dalam menopang perekonomian.
Ia menambahkan, strategi mengandalkan permintaan domestik sejalan dengan upaya pemerintah mengendalikan inflasi, menciptakan lapangan kerja, serta menyalurkan bantuan sosial dan subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi dalam tiga bulan terakhir.
Di satu sisi, deflasi dapat mengindikasikan pasokan pangan di pasar cukup dan harga stabil. Di sisi lain, konsistensi deflasi selama beberapa bulan terakhir menimbulkan kekhawatiran melemahnya daya beli masyarakat yang dapat menekan permintaan.
Untuk mengatasi permintaan yang rendah, pemerintah akan fokus meningkatkan produk berorientasi ekspor dan bernilai tinggi dengan dukungan insentif fiskal.
Sejalan dengan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan anggaran perlindungan sosial tepat sasaran bagi seluruh lapisan masyarakat.
Asumsi ekonomi makro
Pemerintahan Jokowi telah membuat beberapa asumsi ekonomi makro dalam menyusun anggaran, ada yang berada dalam kisaran yang disepakati saat pembahasan dengan DPR, ada pula asumsi yang melampaui batas tersebut.
Asumsi yang melampaui batas yang disepakati tersebut terkait nilai tukar rupiah. Jokowi mengumumkan nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp16.100 per dolar AS, lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya Rp15.300–Rp15.900 per dolar AS.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) optimistis nilai tukar rupiah akan terus menguat seiring dengan imbal hasil yang menarik, inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat.
Sementara itu, imbal hasil SBN 10 tahun diperkirakan mencapai 7,1 persen, masih dalam kisaran yang disepakati yakni 6,9–7,2 persen.
Asumsi tersebut juga mencakup estimasi Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) sebesar US$82 per barel, proyeksi lifting minyak bumi sebesar 600.000 barel per hari dan gas bumi sebesar 1.005 juta barel setara minyak per hari.
Defisit fiskal
Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam RAPBN adalah defisit fiskal 2025 yang semakin melebar dibandingkan dengan target 2024. Defisit APBN 2024 sebesar 2,29 persen, sedangkan target 2025 ditetapkan sebesar 2,53 persen.
Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp505,4 triliun.
Reformasi perpajakan yang berkelanjutan dan upaya menjaga iklim investasi akan terus digenjot untuk mencapai target penerimaan tersebut.
Belanja negara akan diarahkan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah agar memberikan multiplier effect.
Dua program utama pemerintahan mendatang, khususnya pembangunan Nusantara—ibu kota baru di Kalimantan Timur—dan makanan bergizi gratis bagi siswa sekolah.
Program makanan gratis ini menandai pendekatan baru terhadap anggaran negara transisi, yang menggabungkan inisiatif pemerintahan berikutnya ke dalam desain fiskal saat ini.
Catatan untuk pemerintahan Prabowo
Pengelolaan fiskal sangat penting untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang bangsa.
Indonesia telah mempertahankan citra positif di mata masyarakat global. Misalnya, berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen pascapandemi dan mengurangi defisit anggaran hingga di bawah 3 persen.
Pemerintahan Prabowo harus mempertahankan citra positif ini. Masa transisi ini harus dimanfaatkan untuk belajar secara efektif strategi fiskal dari pemerintah saat ini.
Pemerintah berikutnya harus memastikan pengelolaan fiskal yang bijaksana dan cermat untuk menjaga peran anggaran negara sebagai “peredam guncangan.”
