Prabowo Nampaknya Yakin Akan Mempertahankan Status Quo Demi Stabilitas Politik
Dengan putra Jokowi di sisinya, Prabowo tampaknya siap untuk melindungi status quo dan meneruskan warisan pendahulunya.
Prabowo Subianto Siap Untuk Mempertahankan Indonesia
Jakarta. Prabowo Subianto, calon pemenang pemilihan presiden pada tanggal 14 Februari, siap mengambil alih tampuk pimpinan dari Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang kabinetnya telah menjadi standar utama dalam menjaga stabilitas politik dan memastikan kelancaran pelaksanaan program-program yang berdampak — meskipun terkadang kontroversial — tanpa menghadapi rintangan parlemen.
Dalam pelantikan yang dijadwalkan pada tanggal 20 Oktober, Prabowo akan menggantikan presiden yang tingkat persetujuannya saat ini tetap berada di atas 80 persen, menurut sejumlah jajak pendapat.
Dalam langkah yang mengejutkan tiga hari setelah mengamankan masa jabatan presiden keduanya pada tahun 2019, Jokowi menunjuk Prabowo, satu-satunya pesaingnya dalam dua pemilihan presiden sebelumnya, sebagai menteri pertahanan.
Berbicara di sebuah acara pada bulan Agustus lalu, Prabowo mengungkapkan bahwa ia telah menerima tawaran untuk menyatukan semua sumber daya demi kepentingan terbaik negara. “Saya yakin telah membuat keputusan yang tepat. Alhamdulillah, Indonesia sekarang semakin bersatu dan jauh lebih kuat,” kata Prabowo.
Pendekatan rekonsiliasi ini memastikan bahwa Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pimpinan Prabowo, yang saat itu merupakan partai terbesar kedua di DPR, bergabung dengan koalisi pro-pemerintah. Aliansi tersebut membentuk mayoritas yang tangguh, menguasai lebih dari 80 persen kursi DPR.
Bahkan sebelum itu, Jokowi telah secara strategis menunjuk Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar dengan jumlah kursi DPR terbesar ketiga, sebagai Menteri Perindustrian di pertengahan masa jabatan presiden pertamanya. Airlangga kemudian dipromosikan ke jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2019.
Pada suatu masa, ada empat pimpinan partai yang masuk dalam kabinet Jokowi. Yaitu Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) saat itu Suharso Monoarfa yang menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
Kepemimpinan Jokowi semakin kokoh berkat dukungan penuh dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), partai terbesar di DPR, meski hubungan mereka kini mulai renggang akibat perbedaan pendapat dalam pemilihan presiden.
Selain itu, presiden menunjuk Sandiaga Uno, calon wakil presiden Prabowo pada pemilihan presiden 2019, sebagai menteri pariwisata.
Tokoh Pemersatu
Peneliti politik ternama Muhammad Qodari mengatakan keputusan strategis Jokowi untuk mengubah rival menjadi sekutu terbukti menentukan dalam memastikan pemerintahan yang stabil selama masa jabatan keduanya.
“Persatuan nasional telah berperan penting dalam membimbing Indonesia melewati fase-fase yang paling menantang dalam lima tahun terakhir, termasuk pandemi Covid-19. Saya tidak dapat membayangkan jika Prabowo berada di kubu oposisi; itu akan menjadi tantangan yang signifikan bagi pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan utama,” kata Qodari dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan media saudara Jakarta Globe, Beritasatu.com.
Selama masa jabatan keduanya, pemerintahan Jokowi memperoleh persetujuan DPR untuk megaproyek ambisius pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, sebuah usaha yang menelan biaya miliaran dolar. Selain itu, mereka mengesahkan undang-undang kontroversial tentang penciptaan lapangan kerja yang memicu beberapa insiden mematikan selama unjuk rasa di mana para pekerja menuduh undang-undang tersebut sangat memihak pengusaha.
Dalam perspektif idealis Qodari, pemilihan presiden hendaknya difungsikan sebagai ajang penyaringan untuk mengidentifikasi “calon pilot dan kopilot sebuah pesawat raksasa bernama Indonesia” yang bertugas membawa penumpang lainnya ke tempat tujuan dengan selamat.
Selaras dengan lembaga survei besar lainnya, Indo Barometer milik Qodari memperkirakan bahwa Prabowo, bekerja sama dengan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, akan mengamankan kursi kepresidenan dengan sekitar 58 persen suara yang diambil dari 2.000 tempat pemungutan suara. Pasangan ini diperkirakan akan melampaui pesaingnya Anies Baswedan dan pasangannya Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo dan pasangannya Mohammad Mahfud MD.
Pertanyaannya adalah: Bagaimana Prabowo akan melanjutkan warisan Jokowi berupa pendekatan pemersatu?
“Saya sampaikan di Investor Daily Summit Oktober 2023, kalau Prabowo menang, mungkin dia akan menunjuk Ganjar Pranowo sebagai Mendagri, Mahfud MD sebagai Menko Hukum dan Keamanan, Anies Baswedan sebagai Mendikbud, dan Muhaimin Iskandar sebagai Menko PMK,” kata Qodari.
Ia memberikan perspektif berharga untuk lebih memahami sistem demokrasi Indonesia, yang membedakannya dari sistem demokrasi Amerika Serikat dan negara Barat lainnya dengan menghindari permainan zero-sum, di mana pihak yang kalah tidak menerima apa pun.
Pembela Warisan Jokowi
Dengan putra Jokowi di sisinya, Prabowo tampaknya siap untuk melindungi status quo dan meneruskan warisan pendahulunya.
Sebagai anggota kabinet Jokowi sendiri, Prabowo memiliki pengalaman langsung mengenai efektivitas kabinet pemersatu.
Dalam pidato kemenangannya pada malam pemilihan, Prabowo mengajak seluruh peserta pemilu untuk mengesampingkan perbedaan dan bersatu membangun bangsa. “Kita akan menjadi presiden dan wakil presiden bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
PDI-P dapat menjadi penantang serius bagi pemerintahan berikutnya menyusul ketegangan dalam hubungannya dengan Jokowi akibat dukungan terselubungnya terhadap pencalonan presiden Prabowo.
Analisis oleh lembaga penelitian independen menunjukkan bahwa PDI-P akan sekali lagi mengamankan kursi DPR terbanyak, meskipun porsinya diperkirakan akan berkurang sekitar 4 poin.
Hampir semua partai yang berkuasa kemungkinan akan bergabung dengan koalisi pro-pemerintah, dan Jokowi tengah membuka jalan ke arah itu. Ia baru-baru ini mengangkat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Agus adalah pemimpin partai kelima yang menjabat di kabinet Jokowi, dan masuknya dia juga mendamaikan Jokowi dengan pendahulunya Susilo Bambang Yudhoyono, yang merupakan ayah Agus.
Arya Budi, peneliti utama di Polltracking Indonesia, memperkirakan bahwa Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang mencalonkan Anies sebagai presiden, pada akhirnya akan bergabung dengan kubu Prabowo setelah semuanya mereda.
“Kita tahu Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sudah menjalin persahabatan yang erat dengan Jokowi, jadi Nasdem sangat mungkin bergabung. Sedangkan PKB dan PPP, sejarah menunjukkan mereka tidak bisa tinggal di luar pemerintahan,” katanya.
Dengan asumsi PDI-P dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berbasis Islam memilih peran oposisi, tujuh partai petahana yang tersisa akan tetap menguasai lebih dari 70 persen kursi DPR dalam koalisi pro-pemerintah.
Prabowo akan membutuhkan dukungan yang kuat di parlemen untuk melaksanakan program-programnya sendiri, terutama program makan siang gratis untuk anak-anak dan ibu hamil, yang telah menjadi tema utama kampanyenya dan diperkirakan akan menghabiskan sebagian besar anggaran negara.
Investor Suka Stabilitas Politik
Para ekonom menyambut baik antisipasi kelancaran pemindahan kekuasaan presiden dari Jokowi ke Prabowo setelah pemilu yang damai.
“Pemilu yang berlangsung damai memberikan sinyal positif bagi investor dan pelaku usaha yang beroperasi di negeri ini,” kata Esther Sri Astuti, direktur eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef).
Ia mencontohkan indeks harga saham Bursa Efek Indonesia yang menguat 0,86 persen sejak awal tahun hingga dua hari pasca pemilu.
Teuku Riefky, ekonom Universitas Indonesia, menekankan pentingnya stabilitas politik bagi ketahanan ekonomi Indonesia, terutama di saat ekonomi negara lain sedang mengalami perlambatan.
“Kita berada dalam fase penting transisi pemerintahan di mana menjaga stabilitas lebih penting daripada hal lainnya,” katanya. “Setiap sengketa pemilu harus diselesaikan dengan segera sambil meyakinkan investor bahwa semua proses hukum mematuhi peraturan yang berlaku.”
Profesionalisme vs. Distribusi Kekuasaan
Seorang analis politik telah memperingatkan bahwa memilih anggota kabinet berdasarkan distribusi kekuasaan di antara anggota koalisi daripada kemampuan profesional dapat berdampak buruk bagi presiden mendatang.
“Saya tahu bahwa selama masa transisi ini, mereka sedang melakukan simulasi penyusunan kabinet. Mereka akan memprioritaskan partai-partai yang mendukung pencalonan presiden [Prabowo] sebelum memperluas jangkauan ke kubu-kubu lawan,” kata Ujang Komarudin, pakar politik di Universitas Al Azhar Indonesia.
“Idealnya, harus ada keseimbangan 50-50 antara partai politik dan profesional di kabinet. Akan lebih baik lagi jika profesional mengisi 60 persen anggota kabinet. Namun, pada akhirnya, pemilihan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden mendatang,” imbuhnya.
