Inisiatif pemerintah AI

Kecerdasan buatan (AI), istilah umum yang kini sering digunakan untuk merujuk pada pembelajaran mesin, ilmu saraf komputasional, dan pembelajaran mendalam

bukan lagi produk imajinasi cemerlang para penulis fiksi ilmiah, atau topik yang hanya menyita perhatian komunitas ilmiah. Aplikasi AI ‒ mulai dari asisten pribadi pintar hingga mobil tanpa pengemudi ‒ menjadi bagian dari realitas keseharian kita. Seiring dengan meningkatnya agenda kebijakan nasional dan internasional di seluruh dunia, beberapa negara juga bersaing untuk mendominasi AI.

Rencana dan strategi AI

Negara-negara semakin memahami bahwa mereka perlu mengikuti perkembangan AI dan memanfaatkannya. Banyak negara yang menyusun strategi dan rencana nasional AI, serta membahas implikasi ekonomi, sosial, dan etika dari kemajuan AI. 

Menurut studi DiploFoundation tentang Pemetaan tantangan dan peluang AI untuk pelaksanaan diplomasi , total 14 negara telah memiliki strategi AI resmi pada bulan Januari 2019. Negara-negara lain telah mengikutinya, karena strategi AI nasional baru sedang diterbitkan atau sedang dibuat. Kami terus mengikuti tren ini melalui peta strategi AI nasional yang diperbarui secara berkala.

Kepemimpinan dalam AI dan kemakmuran ekonomi merupakan salah satu tujuan utama strategi AI nasional. Selain itu, pemerintah menguraikan tujuan pengembangan dan implementasi AI, serta cara-cara untuk mengurangi potensi dampak negatif AI terhadap kesejahteraan masyarakat (mulai dari tantangan ketenagakerjaan hingga ketimpangan sosial). 

Strategi Tiongkok, yang diterbitkan pada tahun 2017, menetapkan tiga tujuan mendasar: (a) mencapai tingkat pengembangan AI yang sebanding dengan tingkat kemajuan global pada tahun 2020; (b) mencapai terobosan besar dalam teori dasar AI pada tahun 2025; dan, (c) menjadi pemimpin dunia dalam teori, teknologi, dan aplikasi AI pada tahun 2030. Tujuan kepemimpinan global juga ditampilkan dalam strategi Jerman di mana negara tersebut ingin mengamankan ‘kecerdasan buatan buatan Jerman’ sebagai ‘tanda mutu yang diakui secara global’. Sepuluh strategi AI nasional resmi secara eksplisit mengutip aspirasi kepemimpinan.

Kemakmuran ekonomi yang dihasilkan dari inovasi dalam AI juga merupakan tujuan utama. Korea Selatan menyoroti bahwa TI cerdas harus menghasilkan pendapatan sebesar KRW 460 triliun (~ €340 miliar) pada tahun 2030, sementara Tiongkok memperkirakan bahwa 26% dari PDB-nya akan berasal dari aktivitas terkait AI pada tahun yang sama. Dengan cara yang sama, strategi India ‘#AIforall’ mengharapkan AI untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi tahunannya sebesar 1,3% pada tahun 2035.

Relevansi data yang tinggi untuk AI tercermin dalam hampir semua strategi resmi AI. Ketersediaannya dipandang sebagai kekuatan pendorong di balik pengembangan AI.

Beberapa negara, termasuk Denmark dan Jepang, menyoroti perlunya akses dan digitalisasi data publik untuk mengembangkan kapasitas terkait AI. 

Masa depan pekerjaan adalah topik lain yang sering muncul dalam sebagian besar strategi AI, mengingat dampak AI dan robotika terhadap ketenagakerjaan dalam konteks revolusi industri keempat. Transformasi sistem pendidikan sehingga dapat beradaptasi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja di masa depan sembari menetapkan langkah-langkah yang sesuai dengan perubahan teknologi ‒ seperti promosi wirausaha ‒ merupakan salah satu langkah yang dibayangkan oleh Republik Ceko . Untuk Luksemburg , prioritasnya meliputi pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan tenaga kerja berdasarkan penilaian kebutuhan masa depan akan keterampilan terkait AI, dan pengintegrasian AI dalam kurikulum sekolah menengah dan pasca-sekolah menengah. 

Banyak rencana AI menekankan perlunya mendukung dan mendorong aktivitas penelitian dan pengembangan AI. Penelitian adalah kunci untuk AI di Swedia : Negara ini bermaksud untuk mempromosikan penelitian dasar dan terapan dalam AI. Bagi Jepang , salah satu tujuannya adalah untuk mengatasi kekurangan peneliti AI, sambil meningkatkan investasi finansial di universitas dan pusat penelitian. Tiongkok perlu memperkuat penelitian dalam AI di berbagai bidang, karena ini akan membantu mencapai tujuannya untuk memimpin pengembangan AI secara global. 

AI pada umumnya tidak dianggap sebagai tujuan atau sebagai tujuan akhir itu sendiri, melainkan sebagai alat yang melayani masyarakat yang dapat digunakan untuk mengejar kepentingan ekonomi, komersial, dan publik. Untuk tujuan ini, sebagian besar dokumen resmi membahas masalah yang mencakup etika seperti penggunaan AI yang bertanggung jawab, serta penghormatan terhadap privasi, transparansi, dan kesetaraan. Kanada , misalnya, berencana untuk berkontribusi pada proyek-proyek internasional tentang AI yang bertanggung jawab dan etis, melalui Institut Penelitian Lanjutannya, sementara Pusat Etika dan Inovasi Data Inggris bertugas memastikan inovasi yang aman dan etis dalam AI. Beberapa strategi AI nasional memiliki tujuan yang melampaui batas-batas kedaulatan, dan mencakup tujuan yang terkait dengan pembinaan kerja sama internasional dalam AI.

Di luar dokumen strategis nasional

Negara-negara yang telah menerbitkan rencana dan strategi AI nasional kini perlu mengupayakan implementasinya. Hal ini dilakukan dengan meluncurkan inisiatif baru secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa tujuan yang ada terpenuhi, dan dapat mencakup tindakan seperti mengalokasikan sumber daya keuangan untuk mendukung penelitian dan inovasi serta mendidik warga negara tentang isu-isu terkait AI. Pemerintah Inggris, misalnya, telah berkomitmen sebesar £250 juta untuk AI di bidang kesehatan dan £100 juta untuk pendidikan tinggi yang berfokus pada AI . Uni Emirat Arab meluncurkan Think AI Initiative yang difokuskan pada percepatan integrasi AI di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur dan tata kelola, dan membentuk dewan untuk mengawasi integrasi AI di sektor publik dan pendidikan.

Di beberapa negara, dokumen strategis nasional dilengkapi dengan rencana sektoral. Di Amerika Serikat, misalnya, American AI Initiative yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump disertai dengan rencana dan inisiatif khusus yang telah dikembangkan oleh berbagai entitas seperti Departemen Energi dan Departemen Pertahanan . Pengembangan strategi AI tidak terbatas pada negara dan lembaga nasional; hal itu juga terjadi di tingkat regional dan negara bagian. Wilayah Flemish di Belgia mengadopsi rencana AI- nya sendiri pada awal tahun 2019, sementara negara bagian New York membentuk Komisi AI, Robotika, dan Otomasi untuk mempelajari berbagai isu terkait AI dan membuat rekomendasi. 

AI telah jelas memasuki perdebatan politik arus utama, termasuk di tingkat parlemen. Pada bulan April 2018, Panitia Khusus AI di Dewan Perwakilan Rakyat Inggris mengeluarkan serangkaian rekomendasi untuk mendukung pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan potensi AI bagi masyarakat dan ekonomi. Kedua kamar Kongres AS sering membahas rancangan undang-undang yang menyentuh isu-isu AI; salah satu rancangan undang-undang tersebut mengarah pada pembentukan Komisi Keamanan Nasional untuk AI. 

Berbagai inisiatif AI juga dapat diamati di negara-negara yang belum memiliki strategi AI nasional. Slovenia , misalnya, bekerja sama dengan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) untuk mendirikan pusat penelitian AI internasional.