Bambang Soesatyo Dorong Politik Kesetaraan Gender
Bambang Soesatyo menegaskan di tengah laju modernitas dan kemajuan zaman membuat posisi perempuan harus mendapatkan kesetaraan gender yang adil.
Ketua MPR RI dan bagian dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menjelaskan tentang kesetaraan gender yang harus di pertimbangkan dengan baik karena ketimpangan yang masih menjadi persoalan klasik hingga saat ini.
Bambang Soesatyo Di Hadapan Kaukus Perempuan
Isu ketimpangan gender bahkan hampir selalu menjadi bagian dari dinamika kehidupan berbangsa dan mewarnai setiap periodisasi pemerintahan. Upaya pengarusutamaan gender sebagai program prioritas pembangunan, masih bersifat jargon yang belum membumi dalam realisasi.
Dan merujuk kepada statistik dalam negeri kita, indeks terhadap ketimpangan tersebut (IKG) dari beberapa tahun terakhir masih cenderung mendapatkan hasil stagnasi.
Tahun 2011 menjadi kan Indonesia sebagai IKG sebesar 0,480, dan pada tahun 2023 menjadi 0,447. Artinya dalam waktu dua tahun yang telah berlalu. Meskipun ada sedikit penurunan terhadap IKG tetap saja angka tersebut tidak terlihat signifikan.
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, banyak faktor yang menjadi penyebab masih eksisnya fenomena ketimpangan gender. Misalnya, masih kuatnya budaya patriarki dan seksisme, serta masih berkembangnya pola pikir yang cenderung menempatkan posisi kaum perempuan berada di bawah laki-laki.
Kesenjangan gender terpicu dan tercermin dari akses perlindungan yang kita ketahui sangat taat akan hukum. Secara global pun catatan Bank Dunia tahun 2024, akses perlindungan hukum yang didapatkan atau dihasilkan oleh perempuan hanya sebesar dua per tiga atau sekitar 67 persen dari yang diterima laki – laki.
“Di samping itu, masih minimnya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan dan proses politik juga tercermin dari masih lemahnya angka keterpilihan perempuan dalam Pemilu. Dimana pada tahun 2024 hanya mencapai 21,9 persen dari total quota yang dialokasikan sebesar 30 persen,” kata Bamsoet.
“Ketiga, sektor swasta juga memiliki peran penting dalam mendukung kesetaraan gender. Banyak perusahaan di Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan ramah gender. Program-program seperti kebijakan cuti melahirkan yang lebih baik, fleksibilitas kerja, dan dukungan bagi perempuan dalam posisi kepemimpinan adalah contoh upaya positif yang dapat diadopsi lebih luas,” pungkas Bamsoet.
